Menteri Luar Negeri Iran Menentang Campur Tangan Asing di Suriah

Kairo (ANTARA/Xinhua-OANA) - Menteri Luar Negeri Iran Ali-Akbar Salehi, Senin malam (17/9), mengatakan sikap Iran tak pernah berubah mengenai masalah Suriah, yaitu mendukung penyelesaian dalam negeri bagi krisis itu dan menentang setiap campur tangan asing. Salehi menekankan dalam satu taklimat di Ibu Kota Mesir, Kairo, setelah membahas masalah tersebut dengan timpalannya dari Mesir dan Turki bahwa krisis Suriah mesti diselesaikan dari dalam Suriah, cara yang ia sebut "penyelesaian Suriah-Suriah". Ia juga mengatakan, "Kita tak bisa berusaha menerapkan penyelesaian secara paksa atas Suriah." Ia kembali mengatakan, "Kita pernah mengatakan Suriah harus menanggapi tuntutan rakyatnya, dan kita belum mengubah kebijakan kita mengenai ini." "Kita harus bersabar untuk mencapai penyelesaian damai," kata Salehi sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Selasa pagi. Ia menggambarkan kelompok yang ikut dalam pertemuan itu sebagai memiliki "lebih banyak kesepakatan ketimbang perbedaan". "Saya merasa optimistis, dan koordinasi di antara negara peserta akan menyusun penyelesaian damai," katanya. Salehi juga mengucapkan selamat kepada rakyat Mesir atas revolusi besar mereka, dan menyatakan Mesir sekarang telah mengubah posisinya di kancah regional dan internasional. Dalam pertemuan pertama menteri luar negeri dalam komite kuartet --yang baru dibentuk-- mengenai Suriah, tak ada wakil dari Arab Saudi, negara keempat, kendati menteri luar negeri Kerajaan tersebut dijadwalkan hadir, sesuai dengan pengaturan awal. "Kami akan memberitahu mereka (pemerintah Arab Saudi) atas permintaan mereka mengenai perincian pertemuan ini," kata Menteri Luar Negeri Mesir Mohamed Kamel Amr. Menurut dia, para menteri tersebut selama pertemuan mereka telah membahas prinsip umum dan pendapat yang berkaitan dengan penyelesaian situasi tragis di Suriah serta cara menghentikan pertumpahan darah. Pertemuan berikut komite kuartet itu akan diselenggarakan di New York, Amerika Serikat, pada 25 September, di sisi pertemuan Sidang Majelis Umum PBB.